0 112
,0 / 5 ( 0votes )

APKLI Minta Menperin Saleh Husin Mencanangkan Penataan PKL Kawasan Industri

image

Dewan Pelindung Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Sandiaga Uno bersama Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun beserta jajaran menyambangi kantor Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin 

 

JAKARTA: Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini menjamur di berbagai tempat, baik di tempat pariwisata, pinggir jalan, hingga kawasan industri. Sayangnya keberadaan PKL dianggap sebagai benalu yang di satu sisi memudahkan konsumen sedang di sisi lainnya merusak keindahan kawasan itu sendiri. Jumlahnya sebanyak 25 juta diseluruh kawasan ekonomi strategis di Indonesia. 

 

Dewan Pelindung Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Sandiaga Uno bersama Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun beserta jajaran menyambangi kantor Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin meminta agar keberadaan PKL di kawasan industri tetap hidup, ditata dan diberdayakan sebagaimana amanah Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. 

 

"Salah satu yang kita gagas adalah program pemberdayaan usaha mikro, khususnya kaki lima di kawasan industri diseluruh Indonesia. Tadi tercapai kesepakatan akan ditindaklanjuti agar kawasan industri ini juga merangkul PKL menjadi bagian dari pengembangan kawasan industri," ujar Sandiaga Uno di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan Selasa sore 18/5/2016. 

 

Salah satu kawasan industri yang menjadi tempat bernaung PKL mencari pundi rezeki adalah Pulo Gadung. Sebanyak 1.200 PKL yang ada di Pulo Gadung diharap untuk diberdayakan dengan menempatkan para PKL di lahan yang semestinya. 

 

"Hari ini dengan Kemenperin khusus untuk kawasan industri. Kami nantinya juga menyasar Kementrian Pariwisata, Perdagangan, juga KKP dengan Bu Susi dan di beberapa sentra yang menjadi tulang punggung. Sebab jika ekonomi melambat, yang diandalkan adalah UKM, dan PKL telah buktikan diri sebagai katup pengaman ekonomi Indonesia saat krisis 1997/1998," tegasnya. 

 

“Tujuannya, untuk menaikkan kelas PKL melalui pemberdayaan agar mampu berdaya saing di era perdagangan bebas global. Misi kita jangan ada penggusuran, tetapi harus ada pemberdayaan. Pemberdayaan YES, Penggusuran NO. Dalam arti, mereka diberi lahan yang tepat, diberi pelatihan, dan dikasih akses permodalan," pungkas Sandiaga Uno. 

 

“Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah penting dan jadi pilar utama ekonomi rakyat dan tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa. Penataan dan pemberdayaan PKL sangat penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan perekonomian keluarga. Khusus dikawasan industri, PKL merupakan mitra sinergi dunia industri, mempermudah konsumen (karyawan dan masyarakat sekitar kawasan industri  untuk memenuhi kebutuhan, baik sandang dan papan dengan harga yang jauh lebih murah. Sayangnya, keberadaan PKL dinilai hanya menjadi benalu bagi pemerintah. Padahal kenyataanya, mayoritas masyarakat Indonesia yang berada pada ekonomi menengah ke bawah lebih memilih belanja di PKL dibanding ritel-ritel modern. Oleh karena itu sebagai wakil negara, pemerintah harus hadir agar mereka tidak tergerus oleh sebuah kompleksitas yang semakin ketat. Harus kita akui bahwa PKL belum siap jika bersaing dengan pedagang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," ujar Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun usai temui Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin, di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa Sore (17/5/2016). 

 

Kedatangannya untuk meminta Menperin mencanangkan penataan PKL di kawasan industri. Sebab keberadaan PKL hingga saat ini tersebar di berbagai macam tempat seperti kawasan industri, pinggir jalan, kawasan pariwisata, dan yang lainnya karena tak adanya lahan khusus yang disediakan. 

 

"Jadi spiritnya kita minta kepada Menperin untuk mencananangkan penataan PKL di kawasan ekonomi starategis dan ini sesuai dengan Keppres 125/2012 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Nanti kita juga akan hadir ke Menteri Pariwisata, ke Menteri KKP, Menteri Perdagangan sesuai tugasnya masing-masing. Langkah Ini bertujuan agar PKL move on dan maju untuk naik kelas sehingga usahanya rapih dan bersih yang akhirnya nanti jadi pusat ekonomi tersendiri. Ekonomi rakyat ini harus dilindungi dalam menghadapi persaingan bebas baik MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) maupun perdagangan bebas dunia yang lain," ungkapnya. 

 

“Kemenperin menyadari bahwa PKL merupakan pelaku ekonomi kerakyatan yang perlu dibina. Kemenperin akan mencari cara agar PKL bisa diberdayakan di kawasan industri, kendati tidak berkaitan langsung dengan industri yang beroperasi di kawasan tersebut. Sementara ini akan dibahas bagaimana penyelesaian dan sarana pendukung. Karena PKL ini sifatnya umum dan tidak berkaitan dengan industri besar di kawasan," ujar Dirjen Industri Kecil Menengah Kemenperin Euis Saedah seusai mendampingi Menperin pada kesempatan yang sama.

Category: POLITIK

468x60

No Response

Leave a reply ""