Yusril : Dokter Penerima Gratifikasi Bisa Dipidana Atau Dihukum Etik

81554027-75de-4c11-86bf-d977cd9e83a0_169Jakarta - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra bicara soal gratifikasi terhadap dokter. Yusril menyebut penerima gratifikasi bisa dijerat secara hukum atau kode etik.

"Menurut saya kalau dokter swasta yang bukan PNS tapi dia secara tidak langsung mendapat semacam gratifikasi dan menulis resep yang diproduksi pabrik farmasi tertentu dan dia dapat hadiah, imbalan bagi saya apabila dilakukan (dokter) swasta itu bukan pelanggaran hukum tapi kode etik," ujar Yusril saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang digelar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jl Sam Ratulangi, Menteng, Jakpus, Sabtu (9/4/2016).

Yusril menyebut gratifikasi untuk dokter bisa terjadi di mana saja. Namun dokter yang melaporkan gratifikasi yang diterima, maka pidananya menurut Yusril menjadi hilang. Hal ini menurutnya berbeda dengan suap yang diberikan untuk mempengaruhi tugas jabatan.

"Tapi sebenarnya sifat gratifikasi itu dibuat dalam UU, apabila orang tersebut melaporkan yang diberikan, maka sifat pidananya menjadi hilang. Beda dengan suap, karena suap itu diberikan untuk mempengaruhi jabatannya dan keputusan yang akan diambil oleh seorang pejabat pemerintahan," jelas Yusril.

Kementerian Kesehatan sebelumnya menyatakan larangan bagi dokter menerima sokongan sponsor (sponsorship) dari perusahaan farmasi karena berpotensi menjadi gratifikasi.

"Gratifikasi untuk tujuan sponsorship CME/P2KB (Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) tidak dilarang sepanjang masih sesuai dengan kode etik kedokteran (kodeki),"  kata Ketua Umum IDI Oetama Marsis, Kamis (11/2/2016).

Ia mengatakan selama pemberian sponsorship itu tidak bertentangan dengan etika kedokteran dan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan maka dinilai tidak melanggar.

Pernyataan ini merespons larangan penerimaan sponsorship dari Kementerian Kesehatan dan KPK. Menurutnya, IDI sendiri sudah mengatur pemberian sponsorship ini dalam Kodeki dan MoU dengan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia pada 2007.

Dalam MoU tersebut, sponsorship dibolehkan dalam kepentingan riset dan P2KB yang meliputi biaya registrasi, akomodasi dan transportasi.

Category: PENDIDIKANTags:

468x60

No Response

Leave a reply "Yusril : Dokter Penerima Gratifikasi Bisa Dipidana Atau Dihukum Etik"