BLORA: LPKSM Putra Lawu Gelar Seminar Perlindungan Konsumen

BLORA: LPKSM Putra Lawu Gelar Seminar Perlindungan Konsumen

gambar

 

BLORA - LPKSM Putra Lawu Bersama Media JOURNAL POLICE Dan DPP AWPI (Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia) Seminar menyelenggarakan dipendopo kamolan Blora, dihadiri Peserta Dari Jawa, DIY, Bali, PADA 12 Februari 2017 DENGAN pembicara: Rois hidayat (Pimpinan Umum LPKSM Putra Lawu) Kombes (Purn) Sugiharwanto, SH. Mpar (Dewan Penasehat Media JP)

 

Di hadiri Jajaran Polres Blora, Jajaran TNI Dan Muspika kab. Blora (parties penyewaan Dan Perbankan TIDAK Datang) Peserta yg Datang hampir 350 an Peserta sosialisasi undang-undang no 8 TENTANG Perlindungan KONSUMEN Tahun 1999 Antusias Masyarakat Dan para penggiat Perlindungan KONSUMEN Dari beberapa daerah adalah Jawa, DIY, Bali.

 

Seminar Dalam tersebut membahas Hak Dan Kewajiban Konsumen, Hak Dan Kewajiban Pelaku usaha Dan tanggug jawab Pelaku usaha, Pemerintah also Ikut bertanggung jawab Dimana tujuan undang undang tersebut bertujuan agar saling mengerti dan dan tercipta Iklim Ekonomi Yang kondusif TIDAK ADA parties-parties Yang dirugikan ANTARA Pelaku usaha Dan KONSUMEN disini Sangat Jelas bahwa JIKA kedua nya saling mengerti hak Dan Kewajiban masing-masing inti seminar hearts kesempatan Sambutan Wakapolres Kompol. Indriyanto mewakili Kapolres Blora ucapkan terima kasih hearts Acara tersebut KARENA sanggat diharapkan society can saling membantu hearts Pelayanan 'masyarakat umum Pesan Kapolri "PUBLIK PANIC BUTTON POLDA JATENG" (LAYANAN MASYARAKAT UMUM) Technologi Berbasis Android Aplikasi Dimana masayarakat mengalami Gangguan Keamanan, Ancaman, teror,

Wakapolres Blora Kompol. Indriyanto mewakili Kapolres Blora mengharapkan society can saling membantu hearts Pelayanan Publik, Panic Botton Polda Jateng (foto: Tim jp).

Rois hidayat sebagai Pimpinan Sales manager menjelaskan hearts Tanya jawab Banyak Pertanyaan Kaitan ketidakadilan di dala`m Sengketa 'masyarakat sebagai Nasabah Perbankan / Jasa Keuangan yg mana Sistem penagihan, Pembinaan Dan Cara melelang Aset Yang diagunkan TIDAK Sesuai presedural ADA Banyak kejanggalan, Keluhan Pengaduan KONSUMEN yg terjebak / Tertipu Oleh oknum pegawai Jasa Keuangan.

 

Salah Satu contoh KASUS lelang bagaimana persyaratan pendaftaran lelang di KPKNL UUAPHT pasal 22 ayat 3 SKT dr lurah / kepala desa Dan pasal 23 ayat 1-3 Harus ADA surat keterangan tanah terbaru JIKA ADA perubahan differences tanah & Bangunan differences APHT Inilah yg Terjadi Dan siapapun Perangkat desa yg memberikan Keterangan tanah tdk Sesuai keadaan tanah terbaru can dijerat pidana (KARENA memberikan Keterangan Palsu) khususnya kepala desa, Dan Proses lelang Jelas menyalahi Aturan yg TIDAK mengikuti prosedur pengajian Pelelangan Satu Lagi Yang berhak meminta Keterangan tanah Seharusnya also Warga Sendiri dikarenakan also Masih Punya hak differences tanah tsb itulah fenomena yg Terjadi dimasyarakat Sales manager.

Sering Terjadi Sengketa Nasabah yg Masih mempunyai etika Dan beretikat Baik namun Ekonomi Sulit ditambah Lagi Cara menagih Hutang oknum - oknum biasanya TIDAK memberikan Pendidikan agar Nasabahnya Bangkit ekonominya namun celah2 ITU justru dimanfaatkan oknum Dan para cukong pemodal Malah di manfaatkan sebagai Celah keuntungan, OJK Sudah industri tahu banyaknya Keluhan bahkan Pengaduan Berlangganan oknum2 pegawai Jasa Keuangan also TIDAK ADA tindakan hukum padahal ADA Unsur kelalaian administrasi Dari Awal, OJK mengabaikan Pengaduan KONSUMEN / Nasabah untuk review dimintai mediasi TAPI Sering Kali jawaban Anda tertulis Malah mengecewakan

 

"Silahkan nego dgn parties parties Jasa Keuangan padahal data2 terpenuhi kelalaian pembiaran dugaan kejahatan bahwa has menyalahi Aturan ..."

 

KPKNL Saat dikonfirmasi Nasabah meminta copy Berkas Syarat lelang mereka apakah Sudah memenuhi sarat untuk review didaftarkan lelang TIDAK PERNAH memberikan menyalin Berkas Syarat Pelelangan ataupun jawaban Anda tertulis TIDAK PERNAH namun also TIDAK diberikan bahkan jawaban Anda Memuaskan, silahkan nego DENGAN parties bank / Jasa Keuangan Berlangganan KARENA kitd melaksanakan lelang differences permintaan Negara Jasa Keuangan ATAU yg mengajukan lelang Sesuai Sebagai contoh Undang-Undang Republik Indonesia NO: 4 Tahun 1996 TENTANG HAK tanggungan, BAB V PASAL 20 TENTANG eksekusi HAK tanggungan Berbunyi Sebagai Berikut:

 

Ayat 1 Obyek HAK tanggungan dijual through Pelelangan Sales manager * Menurut Tata Cara Yang di tentukan Dalam Peraturan perundang-Undangan UNTUK pelunasan PT Patra Telekomunikasi Pemegang Hak tanggungan DENGAN Hak Mendahulu Daripada Kreditor-kreditor Lain,

 

Ayat 2 Atas Kesepakatan Pemberi Dan Pemegang Hak tanggungan, Penjualan Obyek Hak tanggungan can be dilaksakan di Bawah serbi JIKA demikian ITU akan TIMAH harga tertinggi Yang Menguntungkan * Semua parties,

 

Ayat 3, Serta TIDAK ADA parties-parties Yang Menyatakan Keberatan. (SEMUA Pasti keberatan),

 

Ayat 4 SETIAP Janji Melaksanakan Eksekusi Hak tanggungan Mencari Google Artikel Cara Yang Bertentangan Mencari Google Artikel KETENTUAN PADA ayat (1), ayat (2) Dan ayat (3) Maka Batal Demi Hukum dan hearts Pasal 23 (1). Pejabat Yang melanggar ATAU Lalai hearts memenuhi KETENTUAN sebagaimana revoked hearts Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Penyanyi Dan / ATAU Peraturan pelaksanaannya can be dikenai sanksi administratif, Berupa: (2 ) .Pejabat Yang melanggar ATAU Lalai hearts memenuhi KETENTUAN sebagaimana revoked hearts Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Dan Pasal 22 ayat (8) Undang-Undang Penyanyi Dan / ATAU Peraturan pelaksanaannya can be dikenai sanksi administratif Sesuai KETENTUAN Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku. (3). Pemberian sanksi sebagaimana revoked PADA ayat (1) Dan ayat (2) Tidak Mengurangi sanksi Yang can be dikenakan * Menurut Peraturan perundang-undangan berbaring Yang Berlaku. (4). KETENTUAN LEBIH lanjut Mengenai sanksi administratif sebagaimana revoked PADA ayat (1) ditetapkan DENGAN Peraturan Pemerintah Sangat Jelas bagaimana Pemerintah bertindak Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran para Pejabat lelang ATAU Yang Berlangganan Proses Pelelangan Yang mengakibatkan 'masyarakat mengalami Kerugian Baik materiil Dan non materiil imbuhnya.

Sebagaimana UUPK no 8 Tahun 1999 BAB III HAK DAN Kewajiban Hak Dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 Hak Konsumen Adalah:

Sebuah. hak differences kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan hearts mengkonsumsi Barang Dan / ATAU jasa;

b. hak untuk review memilih Barang Dan / ATAU jasa Serta get Barang Dan / ATAU jasa tersebut Sesuai DENGAN Nilai Tukar Dan Kondisi Serta Jaminan Yang dijanjikan;

c. hak differences information yang Benar, Jelas, Dan jujur ​​Mengenai Kondisi Dan Jaminan Barang Dan / ATAU jasa;

d. hak untuk review didengar Pendapat Dan keluhannya differences Barang Dan / ATAU jasa Yang digunakan;

e. hak untuk review get advokasi, Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaian sengketaperlindungan KONSUMEN Beroperasi Patut;

f. hak untuk review mendapat Pembinaan Dan Pendidikan KONSUMEN;

g. hak unduk diperlakukan ATAU dilayani Beroperasi Benar Dan jujur ​​Serta TIDAK diskriminatif;

h. hak untuk review get kompensasi,, ganti Rugi Dan / ATAU penggantian, apabila Barang Dan / ATAU jasa Yang diterima TIDAK Sesuai DENGAN perjanjian ATAU TIDAK sebagaimana Mestinya;

saya. hak hak Yang diatur hearts KETENTUAN Peraturan perundangundangan lainnya.

Pasal 5
Kewajiban KONSUMEN Adalah:

Sebuah. membaca ATAU mengikuti Petunjuk Informasi dan Prosedur Pemakaian ATAU Pemanfaatan Barang Dan / ATAU jasa, demi Keamanan Dan Keselamatan;

b. beritikad Baik hearts melakukan Transaksi Pembelian Barang Dan / ATAU jasa;

c. membayar Sesuai DENGAN Nilai Tukar Yang disepakati;

d.mengikuti Upaya Penyelesaian hukum Sengketa Perlindungan KONSUMEN Beroperasi Patut.

Dalam mengkonsumsi Barang / Jasa Maka hearts BAB VI TANGGUNG JAWAB Pelaku USAHA Pasal 19 (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti Rugi differences kerusakan, PENCEMARAN, Dan ATAU Kerugian KONSUMEN Akibat mengkonsumsi Barang Dan ATAU jasa Yang dihasilkan ATAU diperdagangkan. (2) Ganti Rugi sebagaimana revoked PADA ayat (1) can be Berupa pengembalian uangatau penggantian Barang Dan / ATAU jasa Yang sejenis ATAU Setara nilainya, ATAU Perawatan Kesehatan dan / ATAU Pemberian santunan Yang Sesuai DENGAN KETENTUAN Peraturan perundangundangan Yang Berlaku.

(3) Pemberian ganti Rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari Penghasilan kena pajak
Tanggal Transaksi. (4) Pemberian ganti Rugi sebagaimana revoked PADA ayat (1) Dan ayat (2) Tidak menghapuskan kemungkinan adanya Tuntutan pidana berdasarkan pembuktian LEBIH lanjut Mengenai adanya Unsur Kesalahan. (5) KETENTUAN sebagaimana revoked PADA ayat (1) Dan ayat (2) Tidak Berlaku apabila Pelaku usaha can be membuktikan bahwa Kesalahan tersebut merupakan Kesalahan KONSUMEN. Pasal 22 Pembuktian Terhadap ADA tidaknya Unsur Kesalahan hearts KASUS pidana sebagaimana revoked hearts Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 Dan BEBAN merupakan Dan tanggungjawab Pelaku usaha Tanpa Menutup kemungkinan Bagi jaksa untuk review melakukan pembuktian. Pasal 23 Pelaku usaha Yang menolak Dan ATAU TIDAK Memberi tanggapan Dan ATAU TIDAK memenuhi ganti Rugi differences Tuntutan KONSUMEN sebagaimana revoked hearts Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Dan ayat (4), can be digugat through badan Penyelesaian Sengketa KONSUMEN ATAU mengajukan Ke badan Peradilan di Tempat kedudukan KONSUMEN. Pasal 24:

(1) Pelaku usaha Yang Menjual Barang Dan ATAU jasa ditunjukan kepada Pelaku usaha berbaring bertanggung jawab differences Tuntutan ganti Rugi Dan ATAU Gugatan KONSUMEN apabila:

Sebuah. Pelaku usaha berbaring Menjual ditunjukan kepada KONSUMEN Tanpa melakukan perubahan APA pun differences Barang Dan / ATAU jasa tersebut;

b. Pelaku usaha berbaring, di hearts Transaksi jual beli TIDAK mengetahui adanya perubahan Barang Dan / ATAU jasa Yang dilakukan Oleh Pelaku usaha ATAU TIDAK Sesuai DENGAN contoh, MUTU, Dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana revoked PADA ayat (1) dibebaskan Dari tanggung jawabatas Tuntutan ganti Rugi Dan / ATAU Gugatan KONSUMEN apabila Pelaku usaha berbaring Yang Membeli Barang Dan / ATAU jasa Menjual Kembali ditunjukan kepada KONSUMEN DENGAN melakukan perubahan differences Barang Dan / ATAU jasa tersebut.

(2) Pelaku usaha sebagaimana revoked PADA ayat (1) bertanggung jawab differences Tuntutan ganti Rugi Dan / ATAU Gugatan KONSUMEN apabila Pelaku usaha tersebut: Pasal 26 Pelaku usaha Yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi Jaminan Dan / ATAU Traktor Nusantara Yang disepakati sampai / ATAU Yang diperjanjikan. Pembuktian Terhadap ADA tidaknya Unsur Kesalahan hearts Gugatan ganti Rugi sebagaimana revoked hearts Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 Dan merupakan BEBAN Dan tanggungjawab Pelaku usaha. Namun Pelaku usaha Sering Kali menggabaikan HAL tersebut sehingga Hanya menguntungkan sepihak hearts KASUS-KASUS KHUSUS Jasa Keuangan.

Contoh Bentuk Pelanggaran Lembaga Pembiayaan (FINANCE) Saat Penyanyi Banyak Lembaga Pembiayaan (finance) menyelenggarakan Pembiayaan Bagi KONSUMEN (pembiayaan konsumen). Lembaga Pembiayaan Penyanyi dikategorikan hearts LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK Yang Prosedur pelaksanaannya has diatur Oleh Pemerintah hearts undang-undang Dan Peraturan Pemerintah.

Pimpinan LPKSM PUTRA Lawu Bp. Rois Hidayat Saat memberikan sosialisasi TENTANG undang undang KONSUMEN, beliau mengatakan Banyak Pemberi jasa Dan penyewaan melanggar undang undang Perlindungan KONSUMEN.
(Foto: Tim jp)

Namun Fakta dilapangan hearts pelaksanaannya Lembaga Pembiayaan tersebut TIDAK mematuhi Aturan perundang-undangan Yang Berlaku, Serta melakukan penyimpangan Dan Perbuatan-Perbuatan Melawan hukum, Adalah diantaranya:

Lembaga Pembiayaan tersebut melakukan Kontrak perjanjian DENGAN KONSUMEN TIDAK di hadapan Notaris, sehingga Hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian "dibawah serbi" KARENA TIDAK ADA "akta notaris" sebagai KEKUATAN HUKUM differences tersebut perjanjian. Di hearts pasal 1320 KUHPerdata disebutkan shalat Satu Syarat sahnya perjanjian Adalah adanya "Syarat Objektif", Yang shalat Satu Unsur Dari Syarat Objektif tersebut Adalah perjanjian Yang Dibuat Harus mempunyai KEKUATAN HUKUM. JIKA Syarat Objektif tersebut TIDAK terpenuhi Maka perjanjian Yang Dibuat Batal demi hukum. Artinya perjanjian ITU dianggap TIDAK ADA, Dan TIDAK ADA hak untuk review parties manapun melakukan penuntutan Pemenuhan perjanjian tersebut di mata hukum. Maka can be disimpulkan bahwa hearts prakteknya penyewaan has DENGAN sengaja melanggar pasal 1320 KUHP Perdata.

Didalam perjanjian Kontrak ANTARA membiayai DENGAN KONSUMEN di sebutkan bahwa perjanjian tersebut Dibuat DENGAN "Penyerahan hak milik Beroperasi Fidusia", tetapi perjanjian fidusia tersebut TIDAK didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia untuk review get "Sertifikat fidusia". Sedangkan di hearts UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan PP Nomor 86 Tahun 2000 TENTANG Tata Cara Pendaftaran Fidusia Dan BIAYA Pendaftaran Fidusia disebutkan shalat Satu Syarat pendaftaran Fidusia Adalah adanya Salinan "Akta Notaris" Yang disebutkan di differences. Dikarenakan perjanjian tersebut Dibuat dibawah serbi sehingga TIDAK ADA akta notaris Maka TIDAK can dibuatkan Sertifikat fidusia. Jadi can be disimpulkan bahwa penyewaan has DENGAN sengaja melanggar UU No. 42 Tahun 1999 Jo PP Nomor 86 Tahun 2000.

Didalam perjajian antara pihak finance dengan konsumen dicantumkan “Klausula Baku”. (Yang dimaksud klausula baku adalah aturan yang telah dibuat atau disiapkan terlebih dahulu secara sepihak) dan di dalam klausula baku tersebut dinyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada finance untuk melakukan segala tindakan terkait objek jaminan fidusia tersebut. Dengan dalih berdasarkan kuasa dari konsumen dalam klausula baku yang dicantumkan di dalam perjanjian dibawah tangan tersebut, pihak finance membuat akta notaris dan sertifikat fidusia secara sepihak, sehingga konsumen tidak memegang salinan akta notaris dan sertifikat fidusia tersebut karena konsumen tidak turut serta menghadap notaris, melainkan dikuasakan kepada pihak finance.

P

Sementara di dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “ pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli konsumen secara angsuran. Dan Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.” Dalam poin ini bisa dikatakan bahwa leasing telah dengan sengaja melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan jeratan sangsi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah, sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dan di dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa didalam proses pembuatan satu akta harus “dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu juga oleh notaris di depan para penghadap dan saksi, di tanda tangani saat itu juga oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-masing pihak diberikan salinan akta tersebut”.

Sebagai Nasabah bukan tidak mau membayar namun memohon kebijakan tapi sering kali  diabaikan unsur etika menangani keluhan karena ekonomi konsumen/ nasabah nya yang lagi mengalami kesulitan maka banyak sekali sengketa konsumen yg macet dijasa keuangan bank/ koperasi/ BMT dll satu pindah ke jasa keuangan lainya padahal hutang semakin menumpuk coba kalo dinasehati di restruktur ditambahi modal pasti nasabah lancar, apalagi dibeberapa media online oleh ojk menerima pengaduan kredit macet 61% ttng kartu kridit,41%tata cara setoran  padahal dilapangan kenyataan banyak sekali masyrakat yg tertipu terpojok karena dilelang dan ojk melihat harus kebawah, untuk menilai layak tidaknya jasa keuangan tsb tetap diijinkan beroperasi dikarenakan ketidaktahuan petugas yg terbatas tsb mengakibatkan seolah jasa keuangan Perbankan Lancar tidak terjadi Masalah padahal banyak sekali para Penggiat lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat ( LPKSM yg jelas diakui negara dibawah Kementrian Perdagangan  informasinya pengaduan dilapangan bagaimana praktek Jasa keuangan dll dalam melanyani jasa ke nasabahnya sehingga banyak nasabah yg kurang percaya lagi terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam dunia perbankan ;imbuh ketua lpksm ptra lawu.

Banyak Nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban sebagai nasabah bagaimanpun caranya untuk membayar angsuran itu merupakan Nasabah maka dengan dasar itu kami sebagai lpksm putra lawu memohon pihak-pihak terkait ,jasa keuangan,pemerintah memberikan jawaban yang pasti dengan dasr hokum pasti secara tertulis, sekaligus mencari SEBAB Akar dari Persengkataan Yang terjadi Masyarakat Jasa Keuangan Perbankan Oknum- oknum pegawai Jasa Keuangan harus DI TINDAK karena Kelalaian Resiko MACET, OJK, Menteri Keuangan atau dinas perdagangan membina agar masyarakat/ nasabah dalam usahanya kembali pulih sehingga bisa memenuhi kewajibanya sekaligus haknya terpenuhi dalam mengkonsumsi barang dan jasa dan Harus meneliti sendiri dari pada kondisi Nasabah Dan Pelayanan Jasa keuangan yang beredar diMasyarakat segera pemerintah bentuk team khusus monitoring jasa keuangan.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT BAB III TUGAS LPKSM• Pasal 3
Tugas LPKSM meliputi kegiatan :

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;

c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan :a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak­haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan Kesadaran Pelaku usaha Mengenai pentingnya Perlindungan KONSUMEN sehingga Tumbuh SIKAP Yang jujur ​​dan bertanggung jawab hearts berusaha;

f. meningkatkan KUALITAS Barang Dan / ATAU jasa Yang menjamin kelangsungan usaha Produksi Barang Dan / ATAU jasa, kesehatan, kenyamanan, Keamanan, Dan Keselamatan KONSUMEN.

Seminar Satu Shalat hari Penyanyi merupakan wujud LPKSM putra Lawu mensosialisaikan agar tercipta Iklim Ekonomi Yang kondusif Aman, Nyaman hearts mengkonsumsi Barang dan Jasa, Dan dilakukan seminar-seminar ditiap kabupaten Yang Kemarin mengikuti Acara tersebut.

 

Para Peserta dri prov Jateng, DIY dan Bali ber foto Bersama pembicara Penghasilan kena pajak Acara usai.

seminar pembicara para sosialisasi UUPK

Foto Bersama pembicara Dan Tamu undangan

(Tim jp)

 

Category: NASIONAL

468x60

No Response

Leave a reply "BLORA: LPKSM Putra Lawu Gelar Seminar Perlindungan Konsumen"