Tempati Kantor Baru: PKY RI Terima 421 Laporan Hukum Masyarakat

  • Tempati Kantor Baru: PKY RI Terima 421 Laporan Hukum Masyarakat
image

Sejak mulai menempati kantor baru Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Republik Indonesia Jawa Tengah dalam triwulan 2016, Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Republik Indonesia telah menerima dan memproses 421 laporan hukum dari masyarakat di Jawa Tengah.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Yusial Republik Indonesia Dr Aidul Fitriciada Azhari, SH MHum saat menghadiri Tasyakuran perpindahan kantor baru Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Republik Indonesia.

Kantor baru PKY sebelumnya berada di jalan Pekunden Timur nomor 46 Kota Semarang, kini telah berpindah ke kantor baru yang letaknya lebih representative yakni di jalan Pamularsih nomor 10 Kota Semarang sejak 1 Maret 2016 lalu.

Tasyakuran dihadiri oleh Ketua Komisi Yusial Republik Indonesia Dr Aidul Fitriciada Azhari, SH MHum, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi yang merangkap Juru Bicara KY Dr Farid Wajdi, SH MHum dengan tamu Undangan Perwakilan Gubernur serta SKPD ddan Tokoh Masyarakat diantaranya Pengurus Wilayah Muhamadiyah, Pengurus Wilayah NU Provinsi Jawa Tengah, serta dari kalangan Ormas GPN Kota Semarang dan perkumpulan KOMPAK JAWA TENGAH dan Sahabat Komisi Yudisial yang diperkirakan undangan mencapai ratusan orang.

Ketua Komisi Yudisial Repubik Indonesia Dr Aidul Fitriciada Azhari, SH MHum, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sehingga kantor PKY dapat memperoleh tempat representatif dengan penempatan waktu pemakaian 10 tahun.

Ia berharap agar masyarakat bisa berperan aktif terhadap keberadaan Kantor Penghung Komisi Yudisial tersebut.

“Untuk Penempatan kantor baru PKY dalam triwulan 2016 ini sudah mencapai 421 Laporan yang diterima PKY Jawa Tengah hal ini dibutuhkan jejaring yang luas supaya dalam pelaporannya lebih aktif lagi,” ujar Dr Aidul Fitriciada Azhari, SH MHum.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi yang merangkap Juru Bicara KY Dr Farid Wajdi, SH MHum menambahkan jika laporan yang diterima akan diusulkan ke Mahkamah Agung untuk dijatuhkan sanksi itu sesuai dengan kontitusi Komisi Yudisial adalah Rekomendasi usul penjatuhan sanksi dengan pelaksana adalah lembaga lain, hal ini dikarenakan Komisi Yudisial bukan penegak Hukum melainkan lembaga etik, sehingga publik yang akan menilai ketika usulnya sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung

 
Category: HUKUM

468x60

No Response

Leave a reply "Tempati Kantor Baru: PKY RI Terima 421 Laporan Hukum Masyarakat"