Sengaja Halangi Proses Dokumen UN Swissindo: ANCAMAN SANKSI PENJARA 100 tahun atau denda US$1.000 trilyun

Hukum Internasional : ANCAMAN SANKSI PENJARA 100 tahun atau denda US$1.000 trilyun, bila ada yang sengaja halangi proses Dokumen UN Swissindo untuk pembebasan beban utang anggota TNI/POLRI dan Rakyat Indonesia termasuk PNS

Wawancara Khusus Journalpolice.com dengan Deputy Jawa Tengah dan Divisi Legalitas Jawa Tengah

dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-5Keberadaan United Nation Swissindo (UN Swissindo) yang menyebut dirinya sebagai salah satu lembaga dunia yang mengklaim telah melepaskan hak keuangannya di Bank Indonesia dan enam prime bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) senilai $ 6.1 triliun untuk membebaskan utang rakyat Indonesia sejak 4 Feberuari 2016 lalu secara nasional sudah mulai diketahui publik
Sebuah lembaga internasional yang berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat, Swissindo World Trust International Orbit, mengklaim memiliki program pembebasan utang rakyat Indonesia hingga Rp2 miliar.

UN Swissindo berdasar pada UN Swissindo World Trust International Orbit selaku pemegang Setifikat Bank Indonesia (SBI) Account Owner di enam prime bank sesuai SKR-BI No. 0126/81-SKR/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 dan SKR/IDR 00013 tanggal 30 Maret 2012 yang disahkan oleh Dewan Ikatan Dokumen Internasional British Royal Families Control No. 01302014-Co300 tanggal 30 Januari 2014.

UN Swissindo selain mengklaim telah menitip dananya di Bank Indonesia dan 6 Prime Bank (BCA, Mandiri, BRI, BNI, Lippo Grup/Cimb, Damamon) tersebut senilai US$ 6.1 triliun dengan masing-masing nomor account 5625534534 (Bank BCA), 9930884433 (Bank Danamon), 903988487 (Bank Mandiri), 2817265352 (Bank BNI), 23413273663 (Bank BRI), 2342998377 (Bank LIPPO GROUP) sesuai Safe Keeping Receipt Nomor: 0126/BI-SKR/XI/2012, juga menunjukkan bukti berupa lembaran dokumen terbingkai yakni Sertifikat Yang Dapat Diterima yang mencantumkan tanda tangan penerimaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali SH,MH.

Klaim dana itulah yang UN Swissindo peruntukkan untuk pembebasan beban utang anggota TNI/POLRI dan rakyat Indonesia termasuk PNS yang dimaksud.

Program itu sebagai bagian dari upaya untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Chairman Swissindo World TrustInternational Orbit Ir Soegihartonotonegoro ST M1 atau akrab dipanggil Mr Sino AS, Swissindo merupakan lembaga yang didirikan oleh 25 negara di dunia. Swissindo terbentuk sejak 1887, kala Indonesia masih dikuasai beberapa kerajaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi dunia yang aman, nyaman, dan sejahtera. Salah satunya lewat PEMBEBASAN UTANG setiap Rakyat Indonesia, bahkan warga dunia.
“Tugas saya saat ini adalah membereskan administrasi dunia,” ungkap Sino AS di kediamannya di Griya Caraka, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Administrasi yang dimaksudnya di antaranya terkait utang piutang yang rata-rata membelit warga dunia. Karena itu, kata dia, UN Swissindo dalam hal ini menjadi pihak ketiga yang menghubungkan mereka yang berutang dengan pihak yang diutangi atau bank.
Menurut Sino AS, untuk bisa melepaskan utangnya, setiap orang disyaratkan memiliki sertifikat yang dikeluarkan UN Swissindo. Bahkan, dalam salah satu sertifikat yang ditunjukkannya, tertera penyataan pembebasan utang untuk setiap warga negara, termasuk anggota TNI dan Polri yang distempel lembaga internasional tersebut.
“Sertifikasinya gampang kok, tinggal lihat website / Facebook kami, download dan dikopi saja. Intinya, yang bersangkutan cukup menyerahkan KTP sebagai identitas diri dan menyerahkan sertifikasi tersebut ke pada pihak pemilik piutang, yaitu bank, leasing dan sebagainya,” ucapnya. Dia menambahkan, UN Swissindo dalam hal ini membatasi jumlah utang pribadi maksimal Rp 2 miliar. Dengan kata lain, mereka yang memiliki utang di bawah Rp 2 miliar, otomatis tak lagi memiliki utang dengan menyerahkan sertifikasi kepada bank yang diutangi.
“Syarat lainnya adalah yang bisa bebas dari utang hanya mereka yang memiliki utang sebelum 4 Februari 2016. Di luar itu atau setelah 4 Februari hingga kini, utangnya tak bisa dibebaskan,” ujar Sino AS
Advokat Un Swissindo Yunasril Yuzar SH pada dinding akun facebooknya, 2 Juli, menulis, “……………. cek ke BI atau UN Swissindo atas kebenaran informasi Pembebasan Beban Utang, UN Swissindo resmi bebaskan utang rakyat tanggal 4 Februari 2016, dengan menyebutkan account dan nilai dan World Bank, ga mungkin main-main, Kejahatan International dengan membawa-bawa logo UNO dan World Bank, nyatanya UN Swissindo sudah banyak mengeluarksn surat dan data, serta membawa-bawa nama Pentagon, CIA, FBI, Seato, Nato, Non Blok suatu hal bodoh kalau UN Swissindo main-main, apa untungnya…….”
Dokumen UN Swissindo yang diterima mengisyaratkan, dengan terbitnya dokumen Akuisisi Dunia Diawali Dari Indonesia, maka apabila ada yang dengan sengaja menghalang-halangi proses ini maka di dalamnya melekat penerapan hukum internasional dengan ANCAMAN SANKSI PENJARA 100 tahun atau denda US$1.000 trilyun. (sesuai Declaration of Validly Control No. 01302014-CO300 H.M.Queen Elizabeth II Tanggal 30 Januari 2014 atas persetujuan UN-Swissindo)

Dokumen Dokumen Referensi :

dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-8

dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-7

dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-6

dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-5

dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-4

dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-3dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-2dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-1dokumen-akuisisi-dunia-bersama-ma-9

Category: HUKUM

468x60

No Response

Leave a reply "Sengaja Halangi Proses Dokumen UN Swissindo: ANCAMAN SANKSI PENJARA 100 tahun atau denda US$1.000 trilyun"