SALAH SATU ANGGOTA PANWAS KUDUS DIGUGAT MASYARAKAT

0 136

SALAH SATU ANGGOTA PANWAS KUDUS DIGUGAT MASYARAKATIMG-20170824-WA0101

KUDUS, JAWA TENGAH: Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih (KMKB) mendesak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar membatalkan pelantikan Moh Wahibul Minan menjadi calon anggota Panwaslu Kabupaten Kudus.

“Diduga pada saat mendaftar sebagai calon Panwaslu, yang bersangkutan tidak menyertakan surat pengunduran diri sebagai salah satu Pendamping Desa di Kabupaten Pati. Dengan demikian, seharusnya yang bersangkutan tidak lulus pada tahap seleksi administrasi,” kata sekretaris KMKB, Slamet Mahmudi melalui rilisnya, Kamis (24/8/2017).

Warga RT 01 RW 08 Desa Besito, Kecamatan Gebog itu, kata Slamet tercatat pada nomor pendaftaran 021/TIMSEL/Kudus/2017. Sebagaimana Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah nomor 145/Bawaslu Prov.JT/OT.OO/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, terpilih sebagai calon anggota Panwas Kabupaten Kudus, bersama dua anggota lainnya yaitu Eni Setyaningsih dan Rif’an.

“Atas dugaan pelanggaran administrasi tersebut, KMKB telah melaporkan ke pihak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk segera dilakukan evaluasi sebelum pelantikan digelar. Surat permohonan peninjauan ulang lulus uji kepatutan dan kelayakan atas nama Moh. Wahibul Minan selain dikirim Bawaslu provinsi juga ditembuskan kepihak Bawaslu Pusat dan Bupati Kudus,” ungkap Slamet.

Slamet mensinyalir, Moh. Wahibul Minan telah melanggar UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pada Pasal 85 huruf (d) dan (i) dengan tidak menyertakan surat pengunduran diri pada saat melakukan pendaftaran sebagai Panwas Kabupaten Kudus.

Selain itu, dalam surat perjanjian kerja sebagai pendamping desa yang tertuang dalam “standar perilaku Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa” pada nomor 8 secara tegas disebutkan, Pendamping Desa dilarang mengikuti pencalonan dalam pemilihan dan menduduki jabatan publik.

“Verifikasi ulang harus dilakukan oleh Bawaslu provinsi Jawa Tengah sebelum memutuskan melantik yang bersangkutan. Beberapa bukti yang diberikan KMKB ke pihak Bawaslu dapat dijadikan dasar awal untuk dilakukan evaluasi,” harapnya

“Jika terdapat bukti surat pengunduran diri sebagai Pendamping Desa, maka tetap dinyatakan tidak berlaku, manakala diurus pada saat setelah yang bersangkutan terpilih menjadi Calon Anggota Panwas Kabupaten Kudus,” tandasnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan melaporkan jika menemukan ketidakjujuran terkait hasil seleksi Panwas Kabupaten Kudus.

“Sehingga lembaga penyelenggara Pemilu di Kudus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas serta tidak menghalalkan segala cara,” pungkas Slamet.

Category: DAERAH, HUKUM, OPINITags:

468x60

No Response

Leave a reply "SALAH SATU ANGGOTA PANWAS KUDUS DIGUGAT MASYARAKAT"